Fatin, Oase Indonesia

Oleh Habe Arifin

"Fatiin, Paula Abdul Suka suara kamu."

Ini pengakuan jujur aktris Hollywood dalam around the world X Factor, malam ini. 

Lagu "Memilih Setia" yang dibawakan Fatin membuat hati Paula Abdul terkiwir-kiwir. Juri lain dari Filipina (?), Daniel, bahkan klepek-klepek. "Kamu kereeeeeeeennnnn!!!" Daniel nyaris histeris.

Hampir semua juri memuji suara Fatin. Suaranya unik dan indah. Jika kita merem, kita pasti bisa mengenali "Itu pasti suara Fatin."

Namanya panjang, Fatin Sidqia Lubis, meski tubuhnya pendek. Tapi suaranya bisa diadu. Nggak kalah maut dengan suara penyanyi internasional lainnya. Ahmad Dhani, juri X Factor, yang "menemukan" Fatin klencam-klencem seolah tak bisa bersuara, saking bangganya. 

Bagi saya, Fatin ini Oase Indonesia. Kita bisa mendaftarnya dalam banyak hal. Dalam event internasional seperti ini, nyaris kita tak pernah melihat penyanyi tampil tanpa baju "you can see" alias pamela (pamer ketek sebelah). Fatin satu-satunya (mungkin) yang tampil brukut alias tertutup, lengkap dengan hijabnya. 

Suara Fatin yang unik dan baru ada (muncul) nyaris 50 tahun sekali. Ini juga oase. Setidaknya, ini pengakuan juri X Factor Indonesia, Bebi Romeo. Bagi Bebi, suara Fatin memang sangat mudah dikenali dan merdu. "Sulit menemukan suara seperti ini," akunya. 
Banyak penyanyi Indonesia yang bersuara indah. Sebut saja, mulai Titiek Puspa, Vina Panduwinata, Nia Daniati, Titi DJ, Rosa, Anggun, Krisdayanti, Syahrini, Ashanti, Ayu Ting Ting, Inul hingga Iis Dahlia, suara Fatin memang "BEDA!!" 

Yang juga mengagumkan, kualitas suara Fatin bukan diolah dari dapur les vokal. Fatin benar-benar belajar sendiri di kamar mandi. Ini yang menggetarkan. Anak 17 tahun, yang datang audisi X Factor, dengan seragam sekolah, tanpa pernah berlatih vokal, bisa merebut hati para juri X Faxtor dunia. 

Fatin memang oase Indonesia. Ia datang dan menggebrak. Ia polos dan jujur. Ia tidak kehilangan jati dirinya sebagai perempuan berhijab. Datang dengan kekuatan dan potensinya sendiri. Ia menantang arus industri hiburan dan pusaran musik dunia. 

Saya berdoa untukmu Fatin. Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, menjagamu dengan tetap berhijab, tetap sederhana dan dermawan, tetap menjadi Fatin yang bersinar, menerangi lingkungan sekitarnya, membawa kebanggan bagi Indonesia. 

Fenomena Fatin patut menjadi contoh anak-anak muda Indonesia. Fatin mungkin terinspirasi pada merahnya mawar atau putihnya melati. Ia akan menjadi merah dan menjadi mawar. Ia sibuk menjadikan dirinya merah dan indah, semerbak harumnya. Ia sibuk menjadi mawar yang terus dipuja di mana saja berada. Itulah mawar. Fatin juga sibuk, produktif, dan fokus dengan mengasah kemampuannya, kompetensinya, anugerah suara yang dianugerahi Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. 

Saya pikir dalam segala hal, jika kita fokus dan produktif, insyaAllah kita akan menjalani proses "Menjadi." 

Oh ya, saat mudik kemarin, gambar Fatin terpampang hampir di sepanjang jalan Pantai Utara Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Fatin dianugerahi rejeki nomplok, menjadi bintang iklan operator seluler paling ciamik saat ini: IM3 dari Indosat. Sule atau Noah kayaknya lewat deh...hehe. Terima kasih Indosat. 

Fatin, I Love You!! 

Jakarta, 24 Agustus 2013
Habe Arifin 
Baca Juga Artikel Menarik Lainnya :

Indonesia di Persimpangan

Oleh Habe Arifin

Eropa dan Amerika sedang bangkrut secara ekonomi. Utang mereka naudubillah. Obama panik memikirkan pengembalian utang. Pemimpin Eropa kerja keras mengantisipasi ledakan protes warganya yang sewaktu-waktu bakal terjadi. 

Timur Tengah bergolak. Mesir, Suriah, Lybia kisruh. Imbasnya ekonomi mereka mulai awut-awutan. Perseteruan politik berujung perang saudara. Pemerintah melawan pemberontak. Posisi versus oposisi. Saling bunuh terjadi. Konflik politik berujung konflik bersenjata. Militer versus sipil. 

Asia diincar. China dan India membuktikan kebangkitan Asia. Korea-Jepang memanfaatkan situasi. Menebar investasi ke pelosok Asia. Indonesia mulai diincar. Investasi besar-besaran sedang dibangun. Di semua lini. Free trade ASEAN segera terjadi. Satu mata uang Asean sebentar lagi. 

Tapi berita hari ini tak menggembirakan. Menteri Keuangan Chatib Basri kewalahan menahan rupiah. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo sedang pusing mengkonsolidasi fiskal. Menteri-menteri bidang ekonomi mulai merapatkan barisan. Rupiah menembus batas psikologis Rp 10 ribu. Rupiah terus anjlok di angka Rp 11 ribu. Krisis ekonomi di depan mata.

Pemerintahan SBY-Boediono tinggal secuil lagi. Calon-calon presiden mulai mempromosikan diri. Aburizal Bakrie, Golkar, Prabowo Subianto, Gerindra, Hatta Radjasa, PAN, Wiranto-Hery Tanoe, Hanura. 

PDIP belum memastikan nama Mega atau Jokowi atau pasangan Mega-Jokowi. Sementara Demokrat sedang membidik capres melalui konvensi. Dari bilik konvensi sejumlah nama disebut seperti Machfud MD, Dahlan Iskan, Marwah Daud Ibrahim, Gita Wirjawan, Chaerul Tanjung, Irman Gusman, Rustriningsih, Risma. 

Indonesia di persimpangan jalan. Di simpang kiri, Indonesia bisa runtuh terpuruk seperti negeri-negeri di Timur Tengah. Konflik politik yang tak berkepastian. Capres-capres saling berkompetisi, saling jegal, saling berseteru, saling gugat berebut kemenangan. Di sisi kanan, Indonesia bisa bangkit dan mengukir kejayaan. Persaingan antar-Capres berhenti setelah terpilih pemenang tanpa diikuti konflik politik, saling gugat, dan konflik massa. Bekerjasama membangun Indonesia. 

Berdaulat secara politik, menyingkirkan ketergantungan pada asing, menawar intervensi para komprador menjadi kerjasama dan mitra strategis, saling menguntungkan dan menciptakan perdamaian antarkawasan. 

Mandiri dalam ekonomi dan berkarakter dalam budaya. Menata ekonomi nasional yang mandiri, dengan kekuatan modal sendiri, sistem keuangan yang kokoh, menjamin investasi sektor riil yang masif dan kontinu, yang memastikan setiap warga negara bisa bekerja, produktif, sibuk mengatur hidup dan masa depannya, tanpa kongkow-kongkow dan menciptakan kesia-siaan, menghelat setiap nafas sebagai modal dan setiap detik waktunya sebagai saham, menumbuhkan karakter sebagai jati diri sebagai bangsa dan membangun basis-basis budaya sebagai kunci peradaban kemanusiaan, dan strategi kemandirian ekonomi dan kedaulatan politik. 

Indonesia di persimpangan. Menjadi terpuruk seperti Eropa dan Amerika, atau menjadi kisruh seperti Mesir, Suriah, dan Libya, atau menjadi bangkit dan berjaya seperti India dan China, sekali lagi, kita yang akan memilihnya. Pilihan ada di tangan kita. Hidup adalah sebuah pilihan. Surga atau neraka adalah pilihan. Masuk surga atau masuk neraka, bergantung pilihan kita. Setiap pilihan mengandung konsekuensi dan risiko. 

Tentukan pilihan kita, wahai rakyat dan pemimpin Indonesia. Kita akan menuju jalan terjal di kiri atau jalan lurus di kanan. 

Jakarta, 23 Agustus 2013


Habe Arifin 
Baca Juga Artikel Menarik Lainnya :

Petaka penulis buku komik yang ditangkap KPK

Oleh Sahabuddin

KARIR seorang penulis buku komik ini berakhir sudah. Komik bertajuk “Eksplorasi Migas yang Ramah Lingkungan” rupanya tak se-ekploratif pola pikir sang penulisnya nan guru besar itu bisa ramah dari lingkungan korup. Puncaknya, hanya berselang 8 bulan sejak komik itu diterbitkan, secara mengejutkan ia tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (13/8/2013), karena diduga menerima suap Rp 7,2 miliar dari perusahaan migas Kernel Oil Pte Ltd.

Sang penulis itu adalah Rudi Rubiandini sekaligus mantan Kepala SKK Migas. Benar apa yang dikatakan oleh Ananda Sukarlan bahwa orang hebat tidak harus datang dari yang kuat. “Lihat saja! Berapa orang hebat yang berakhir di penjara karena korupsi. Jabatan mereka bisa sangat tinggi, duit milyaran, trilyunan rupiah, tapi tega merebut yang bukan haknya. Hebat apanya?” kata Ananda yang masuk dalam buku “The 2000 Outstanding Musicians of the 20th Century”.

Rudi Rubiandini banyak disebut sebagai sosok genuine dan sederhana. Apa hendak dikata, genuisitas mantan guru besar Institut Teknologi Bandung (ITB) dan penulis buku‘Teknik Operasi Pemboran’, ini tak mampu membendung licin dan derasnya aliran minyak dan uang di SKK Migas yang dipimpinnya.

KPK sendiri, bukan kali ini saja menangkap pejabat publik sekaligus seorang penulis buku. Pada tahun 2005, Nazaruddin Sjamsudin mantan Ketua KPU sekaligus penulis 8 judul buku dalam rentang waktu 1984 sampai 2010 ini, diduga terlibat korupsi sampai akhirnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhi hukuman penjara selama tujuh tahun pada 14 Desember 2005.

KPK juga pernah menangkap Mulyana W Kusuma, anggota KPU sekaligus penulis buku ‘Kejahatan dan penyimpangan dalam perspektip kriminologi’ (1988) karena diduga menyuap anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkaitan dengan pengadaan logistik pemilu. Mulyana pun sempat mendekam di penjara selama setelah divonis 2 tahun 7 bulan akibat perbuatannya tersebut.

Tertangkapnya Rudi Rubiandini oleh KPK seperti noda minyak yang sulit dibersihkan oleh Rinso. Kehebatan seorang Rudi yang sebelumnya diandalkan bisa memperbaiki institusi SKK Migas harus sirna hanya dalam tempo beberapa bulan.

Wajar jika Presiden SBY sampai para pembantunya terkejut dan kaget. “Pak Presiden terkejut. Saya saja terkejut. Dengan terjadinya kasus itu, saya prihatin. Selama ini kami percaya sama dia, saya lihat dia orangnya baik, seorang guru besar,” kata Menteri ESDM Jero Wacik.

“Saya kaget dan tidak menyangka,” kata Menteri BUMN Dahlan Iskan. Menurut Dahlan, sosok Rudi merupakan orang sederhana. Ia memiliki tekad untuk memperbaiki beragam permasalahan yang menjerat sektor migas seperti persoalan keruwetan di dalam perizinan.

Bahkan, penulis buku Ekonomi Model Kentut’ ini sering melihat kesederhanaan Rudi yang ditunjukkan saat pulang mudik ke kampung halamannya di Tasikmalaya, Jawa Barat, dengan menggunakan kereta ekonomi.

***

APA yang terjadi dengan Rudi Rubiandini dan para penulis buku yang sebelumnya ditangkap KPK, menjadi tanda bahwa orang hebat nan genuine, banyak yang lupa kalau buku yang mereka tulis adalah visibilitas dan otoritas yang harus dipertanggungjawabkan.

Para penulis Indonesia sejatinya bercermin dari seorang penulis novel asal Kanada, Yann Martel. Penulis buku novel  ‘Life of Pi’ tak sekedar menulis dan bermimpi. Akan tetapi memiliki keberanian untuk menguji kualitas imajinasi perdana menteri negaranya.

Penulis buku novel yang oleh The Huffington Post disebut sebagai salah satu film paling kuat tahun 2012 lalu, hampir tiga tahun lamanya tak bosan mengirimkan novel, kumpulan puisi, maupun drama kepada Stephen Harper, Perdana Menteri Kanada.

Selama berkorespondensi, Martel tak pernah satu kali pun memperoleh surat balasan dari Harper. Dengan latar belakang itu, Martel pun memiliki ide menulis buku ‘101 Letters to a Prime Minister’. Buku tersebut berisi surat-suratnya kepada Harper.

Martel meyakini, seorang pemimpin dunia yang tidak membaca, atau tidak ingin mengetahui tentang orang lain akan punya visi yang membutakan. Dan fiksi bisa menjadi cara terbaik untuk mengeksplorasi yang lain.

Martel mengaku, sebenarnya ia tak mau tahu apa yang dibaca orang lain. Masalahnya menjadi lain, ketika orang lain terjun ke politik dan berkuasa. “Begitu seseorang berkuasa atas diri saya, seperti Stephen Harper, saya berkepentingan untuk mengetahui watak dan kualitas imajinasinya. Sebab, mimpi-mimpinya bisa menjadi mimpi buruk bagi saya.”

***

KOMIK edukasi karya Rudi Rubiandini pun kini hanyalah kenangan. Alangkah malangnya nasib anak-anak yang membaca buku itu, ketika membaca, mendengar dan melihat sang penulisnya sudah tertangkap tangan KPK. Pertanggungjawaban apa ditengah menciptakan generasi anti korupsi, justru buku yang dibaca lahir dari seorang yang tengah terduga korupsi.

“Kami berharap anak-anak dapat mengenal baik industri ini dan pada akhirnya mereka memiliki kesadaran bahwa migas merupakan energi yang terbatas. Dengan demikian, timbul kesadaran bahwa mereka akan turut serta dalam penghematan energi bahkan menjadi pelaku pengadaan sumber energi alternatif di masa depan,” kata Rudi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa saat meluncurkan buku komik tersebut.

Komik karya Rudi Rubiandini dan ilustrator Adrian Kuncoro itu, sudah dibagikan gratis ke anak-anak dan masyarakat, yang berada di daerah dekat dengan areal industri migas. Semoga dengan tertangkapnya sang penulis komik Rudi Rubiandini oleh KPK, bisa terungkap apa yang sebenarnya terjadi.**** (penulis aktif di kompasiana)

Baca Juga Artikel Menarik Lainnya :

Mudik bukan untuk pamer

Greget masyarakat untuk pulang kampung menjelang Idul Fitri mulai terasa. Pemesanan tiket kereta api, tiket pesawat terbang, tiket bus dan tiket angkutan umum lainnya, meningkat tajam. Bengkel-bengkel kendaraan juga kebanjiran rezeki, karena banyak masyarakat sudah menyiapkan kendaraannya untuk mudik. 

Udik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti daerah hulu sungai atau pedalaman, sedangkan mudik artinya pergi ke hulu sungai atau pedalaman. Namun, udik kini ada yang mengartikan pulang kampung, sementara mudik dipahami sebagai pulang ke kampung asal.

Lain lagi dalam Bahasa Jawa yang memiliki "jarwo dhosok" dari mudik, yakni "mulih dhisik" yang artinya pulang dulu. Jadi, mudik merupakan kegiatan orang-orang yang pergi dari rumah atau rantau untuk kembali ke kampung halaman. 

Masyarakat di Nusantara dikenal memiliki budaya suka hidup berpetualang, mengembara dan merantau, baik bertujuan mencari penghidupan, kejayaan, maupun ilmu pengetahuan. Jadi, mudik menjadi momentum untuk berkumpul dengan sanak saudara yang terserak di perantauan. Mudik kemudian menjadi ritus budaya tahunan menjelang Hari Raya Lebaran.

Kemajuan teknologi informasi berupa telepon pintar dengan berbagai fasilitas komunikasinya, tampaknya tidak mampu membendung minat masyarakat untuk mudik. Bertemu langsung itu rasanya tidak bisa digantikan dengan berkirim pesan melalui pesan singkat atau semacamnya. 

Pulang kampung menjadi sarana pelepas kepenatan jiwa setelah setahun berjuang memperoleh keberhasilan dan status sosial yang dicita-citakan ketika masa kecil. Karena itu, mudik juga menjadi kesempatan terindah untuk membuka lembar demi lembar nostalgia hidupnya. Mudik menjadi kebutuhan jiwa. 

Kampung tempat seseorang dilahirkan, bisa jadi juga tempat seseorang menghabiskan masa kanak-kanaknya. Bahkan, kampung juga menjadi tempat tinggal sanak saudara, handai taulan, tetangga dan lingkungan yang diakrabi sebelum seseorang merantau. Tempat yang seperti ini tentu menjadi tempat yang berkesan, sehingga tidak jarang menimbulkan kerinduan yang menggelora. 

Perpisahan yang lama dengan lingkungannya, pasti memberikan spirit untuk kembali, untuk menyambung tali kasih dan tali sitaurahmi. Idul Fitri menjadi momentum terindah untuk saling menjalin tali kasih. Idul Fitri momentum untuk bermaaf-maafan, ber-halal bihalal. Tradisi anjangsana dari rumah saudara satu ke saudara yang lain, menjadi bukti nyata upaya untuk terus menjalin tali silaturahmi tersebut.

Mudik memang bukan sekadar pergerakan manusia dari suatu tempat (kota) ke tempat lainnya (desa atau kampung) untuk melepas rindu. Tapi, mudik mengandung aspek-aspek lain yang juga harus dipahami selain perspektif spiritual religius di atas.

Aspek itu di antaranya aspek sosial ekonomi. Dilihat dari aspek ini, mudik mempunyai efek positif dan negatif. Efek positif dari ritual tahunan mudik adalah adanya aliran uang dari kota ke desa yang dibawa pemudik. Dengan demikian, perekonomian di desa lebih dinamis. 

Tapi, di balik itu ada efek negatif yang mestinya tidak perlu terjadi, yaitu pamer. Pemudik, meski tidak semua, cenderung bergaya hidup glamour. Penampilan seperti itu menjadi perangsang bagi warga kampung untuk turut merantau ke kota. Warga desa menganggap bahwa cara mudah menaikkan kesejahteraan ekonomi adalah bila pergi ke kota. Arus urbanisasi tak bisa dicegah.

Celakanya lagi, cara-cara instan untuk memperoleh kesenangan dan kesejahteraan ekonomi seperti itu bisa menyeret seseorang untuk bertindak semaunya, tidak mengindahkan norma dan aturan yang ada. Materi menjadi yang terpenting. Hasil menjadi yang utama.

Cara-cara seperti itu jelas merupakan cara-cara yang mengabaikan proses. Bukankah proses itu penting? Bukankah kesuksesan harus diraih dengan kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas ? Bukankah nilai, perjuangan, norma, aturan juga harus diikuti? Selamat mudik, selamat berlebaran.... (antara*).
Baca Juga Artikel Menarik Lainnya :

Bursa capres: Jokowi dinanti, Mega dan capres lain kurang diminati?

DARMONEWS.COM - Sepertinya Megawati saat ini masih bingung untuk memutuskan, Apakah dirinya akan mencalonkan diri kembali jadi Presiden ataukah menyerahkan kepada Jokowi untuk menjadi calon Presiden Republik Indonesia.

Sebagaimana hasil survey yang sudah dilakukan oleh beberapa lembaga survey di Indonesia, Jokowi memang masih menjadi kandidat favorit untuk menjadi calon presiden dibandingkan Megawati.

Alasan masyarakat lebih menyukai Jokowi dibandingkan dengan Megawati tentunya bisa dilihat dan dirasakan oleh masyarakat luas. Jokowi yang memang sudah memberi bukti sejak dirinya menjabat Wali Kota Solo ditambah lagi “Gebrakan” Jokowi selama terpilih jadi Orang nomor satu di DKI Jakarta menjadikan rakyat jatuh hati dengan kepemimpinan Jokowi.

Rakyat begitu merindukan sosok pemimpin yang memiliki karakter seperti Jokowi. Pada kepemimpinan Jokowilah istilah laporan bawahan “Asal Bapak Seneng (ABS)” menjadi tidak berlaku. Hal ini karena Jokowi lebih suka langsung melihat kondisi nyata di lapangan daripada menerima laporan dari bawahanya yang seringkali tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya dan hanya membuat laporan asal pimpinan senang melalui lembaran kertas.

Jokowi juga tidak segan membaur dengan warga, makan dipinggir jalan, makan nasi bungkus bersama warga dan itu semua dibarengi dengan kerja nyata. Singkat kata, Jokowi memang sudah ada di hati masyarakat Indonesia.

Berbeda dengan calon-calon Presiden yang lainya yang gaya kepemimpinanya sudah membuat jenuh masyarakat Indonesia dengan janji-janji yang sudah membuat masyarakat muak.

Walau sebagian masyarakat berpendapat jika Jokowi tidak mungkin untuk bersedia menjadi calon presiden 2014, tapi pada beebrapa kesempatan Jokowi pernah berucap jika dirinya adalah kader partai sehingga akan tunduk dan patuh atas keputusan partai.

Pernyataan tersebut diatas tentunya memberikan peluang Jokowi jika Megawati berbesar hati menjadikan Jokowi jadi calon Presiden dari PDIP.

Untuk menentukan dan membuktikan apakah memang Jokowi lebih dinanti untuk jadi presiden dibandingkan dengan calon presiden yang lain, di tangan rakyatlah nanti akan dibuktikan. (ari)

Baca Juga Artikel Menarik Lainnya :

Cum Laude Melalui Clearing House Model Ketut

Inilah salah satu BUMN yang membuat saya selalu waswas: PT Pos Indonesia. Sebuah perusahaan yang praktis kehilangan seluruh basis bisnisnya: pengiriman surat dan pengiriman uang.

Surat sudah digantikan e-mail atau handphone. Kartu Lebaran sudah digantikan SMS. Pengiriman uang sudah tidak lagi dengan wesel. Sudah digantikan dengan hanya satu klik di jasa perbankan atau satu sentuhan di handphone.

Bisakah Pos Indonesia mentransformasikan dirinya dari ancaman kematian? Berhasilkah direktur utamanya, I Ketut Mardjana, mengomandani perubahan arah yang begitu drastis? Bisakah karyawan yang sudah telanjur mencapai 25.000 orang itu memahami kenyataan baru? Ataukah kapal induk Pos Indonesia itu harus kehilangan arah di lautan luas untuk kemudian tenggelam ke dasarnya? Sungguh misi yang beratnya tak tepermanaikan.

Dan hasilnya adalah: Ketut Mardjana lulus dengan predikat summa cum laude!

Mungkin saya berlebihan, tapi saya memang suka terharu melihat orang yang berhasil keluar dari kesulitan. Apalagi dalam suasana lingkungan birokrasi yang tidak bisa fleksibel seperti BUMN.

Di swasta sering terjadi perusahaan berhasil keluar dari krisis dengan melakukan perubahan yang drastis. Perubahan itu bisa dilakukan dengan lebih mudah karena fleksibilitas swasta yang hampir tak terbatas.

Sedangkan di BUMN kungkungan peraturannya sering menakutkan. Sungguh tidak mudah melakukan transformasi besar di sebuah BUMN.

Kini masa-masa kritis transformasi itu sudah lewat. Badai yang menerpa Pos Indonesia sudah berlalu. Gelombang laut sudah reda. Hujan pun tinggal rintik-rintik. Sesekali saya masih menerima SMS dari lingkungan dalam Pos Indonesia. Tapi, isinya sudah lebih memberikan harapan.

Tentu saya kagum dengan anak buah yang tabah, teguh, dan ngotot seperti Ketut Mardjana itu. Saya melihat kian lama kian banyak Dirut BUMN yang memiliki keteguhan, ketabahan, dan kengototan seperti itu. Praktis kini saya hanya lebih banyak memuji secara terang-terangan daripada memaki di dalam hati.

Kunci utamanya, saat mulai menakhodai kapal bocor Pos Indonesia yang lagi oleng itu, Ketut tidak ikut mabuk. Dia tetap bisa berpikir jernih bagian mana yang harus ditangani dulu. “Modernisasi sistem komunikasi,” ujar Ketut yang aslinya orang dengan darah keuangan tersebut.

“Semua kantor pos serentak saya hubungkan dengan satelit. Yang tidak bisa ditangani sistem telekomunikasi biasa saya pasangi visat,” tambahnya.

Memang “awak kapal” Pos Indonesia sempat “berontak”. Lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan Jakarta yang meraih doktor ekonomi dari Monash University Melbourne ini dianggap melakukan pemborosan besar-besaran. Langkahnya dinilai bisa menguras keuangan perusahaan yang sudah mulai mengering. Tapi, Ketut tidak mundur. Dia sudah telanjur basah.

Ketut sudah telanjur memutuskan pensiun dini dari statusnya sebagai pegawai negeri dengan jabatan yang sudah sempat mencapai setingkat direktur di Kemenkeu. “Saya harus berhasil,” katanya. “Bayangkan,” kisah Ketut kepada saya, “dulunya untuk membayar gaji saja harus jualan aset,” ungkapnya. “Orang mau menguangkan wesel tidak ada uangnya,” tambahnya.

Tentu saya bisa membayangkannya. Untung hal itu tidak terjadi di zaman awal-awal saya menjadi wartawan. Ketika saya masih menggantungkan hidup dari penghasilan saya menulis berita di koran-koran. Waktu itu, setiap minggu, saya menerima wesel dari Jakarta. Kadang dari Tempo, kadang dari Kompas. Atau dari media lain.

Setiap kali menerima wesel pos, saya langsung naik bemo ke kantor pos di Kebon Rojo, Surabaya, untuk menguangkannya. Kadang berboncengan dengan istri karena uangnya akan langsung dipakai membeli beras.

Waktu itu kantor pos masih jaya. Selalu ada uang untuk membayar kiriman wesel untuk saya. Alhamdulillah, Pos Indonesia kembali jaya. Tidak saja sudah menemukan jalan yang benar, tapi juga sudah menemukan jalan tol yang lebar.

Yang membuat Ketut mendapatkan summa cum laude adalah ini: berhasil mengidentifikasi kekuatan Pos Indonesia yang paling kuat. Apakah itu? “Trust!” katanya. Kepercayaan. Saya menyetujuinya 100 persen.

Tidak saja menemukan, Ketut juga akan menggunakan kekuatan utamanya itu untuk landasan bisnisnya di masa depan. Memang Pos Indonesia juga memiliki kekuatan utama lainnya: network yang luas. Tapi, network saja tidak cukup. Gabungan network dan trust itulah yang akan digunakan Ketut untuk masa depan cerah Pos Indonesia.

Bagi saya kombinasi network dan trust tersebut sekaligus merupakan sumbangan besar untuk Indonesia sebagai negara. Itu akan bisa menutupi salah satu kelemahan republik ini di bidang ekonomi: tidak adanya lembaga yang berfungsi sebagai clearing house. Akibatnya, bisnis e-commerce tidak begitu berjalan di Indonesia.

Orang masih takut membeli barang melalui internet. Takut nomor kartu kreditnya disalahgunakan orang lain. Takut penjualnya tidak benar-benar mengirim barang yang dibelinya. Takut uangnya hilang begitu saja.

Ketut akan mengatasi tiga ketakutan tersebut sekaligus. Pos Indonesia akan membangun mal secara besar-besaran: Plaza Pos Indonesia. Lokasinya di langit internet.

Orang bisa membeli barang di Plaza Pos Indonesia. Melakukan pembayaran secara online. Uangnya ditahan di Pos Indonesia sampai penjualnya benar-benar kirim barangnya. Kalau barang tidak dikirim, pembeli bisa mengambil kembali uangnya di kantor pos atau via rekening bank.

Sebaliknya, penjual juga merasa aman karena dijamin Pos Indonesia. Inilah bisnis kepercayaan. Pembeli percaya ke kantor pos, penjual percaya ke kantor pos. Ketut tidak akan mengambil jasa di transaksi keuangannya. Pos Indonesia hanya mengharapkan dari jasa pengiriman barangnya.

 Kalau program Ketut ini berjalan, inilah momentum besar bagi pengusaha kecil yang serius. Yang mampu membuat produk yang bermutu dengan harga bersaing. Tidak perlu sewa mal dan tidak perlu takut tertipu pembayarannya!

Bangkitlah Plaza Pos Indonesia! Bangkitlah UKM kita! (*)

Dahlan Iskan, Menteri BUMN

Baca Juga Artikel Menarik Lainnya :

Rekayasa Bailout Demi Kroni

BAILOUT Bank Century bukan untuk melindungi perekonomian negara, melainkan hanya ber tujuan menyelamatkan dana deposan besar yang berspekulasi di bank sarat masalah itu. Kegagalan Century akan berdampak sistemik tak lebih dari argumentasi omong kosong untuk membungkus moral hazard dibalik ‘kebijakan’ penyelamatan itu.
 
Sejak awal mega skandal ini terungkap, banyak kalangan terheran-heran dengan langkah berani Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyedot dana Rp 6,7 triliun dari Lembaga Penjamin Simpanan untuk menyelamatkan bank kecil sarat masalah bernama Bank Century itu.  Kala itu, muncul pertanyaan; sebesar apakah size Bank Century sehingga KSSK harus berjibaku menyelamatkannya dengan dana sebanyak  itu?
 
Kalau diibaratkan liga-liga dalam kompetisi sepak bola, bank dengan sejarah yang tidak elok ini bahkan belum memenuhi syarat untuk dipromosikan ikut bersaing pada level komppetisi terendah sekali pun. Artinya, kalau bank ini dieliminasi, tak ada dampak negatif sekecil apa pun karena size-nya memang terlalu kecil dalam konteks industri perbankan nasional.
 
Semakin membingungkan lagi ketika dimunculkan argumentasi bahwa jika tidak diselamatkan dengan dana sebesar itu, Century akan menjadi bank gagal berdampak sistemik. Dampak sistemik menurut ukuran apa dan versi siapa? Karena sudah diibaratkan penderita kusta, hamper semua bank besar dan lembaga keuangan terkemuka di negara ini tak mau atau menolak berurusan dengan Century. Bahkan nasabah dan deposan yang prudent pun tak pernah memilih bank ini. Kenapa? Karena sejarahnya yang kelam itu. Hanya mereka yang ingin berspekulasi yang berani menempatkan dananya di Bank Century.
 
Karena itu, argumentasi tentang kegagalan berdampak sistemik itu menjadi perdebatan yang nyaris tak berkesudahan. Namun, publik sangat yakin bahwa kalau pun pada saat itu Bank Century ditetapkan menjadi bank gagal dan dilikuidasi, ketetepan itu tidak menimbulkan dampak apa pun. Tidak ada heboh apalagi panik masyarakat. Juga tidak akan menarik perhatian, karena bank ini tidak popular di mata  nasabah maupun deposan.
 
Kalau seperti itu posisinya, dampak sistemik seperti apa yang akan terjadi jika Century tidak diselamatkan? Tahu bahwa argumentasi itu sebuah omong kosong belaka, Wakil Presiden (waktu itu) Jusuf Kalla  sekali pun tidak cemas seandainya bank ini tidak diselamatkan. Dia bahkan memerintahkan agar pemilik Bank Century ditangkap, karena diduga menggelapkan dana deposan. Pendirian Jusuf Kalla saat itu terbukti benar di kemudian hari.
 
Belum lama ini, Tim Pengawas (Timwas) DPR untuk proses hukum kasus Bank Century menerima dokumen yang memuat rincian data yang bisa memperkuat bukti-bukti yang telah mengemuka selama ini.  Data dari dokumen terbaru itu memuat matrix dengan berbagai teori untuk dijadikan landasan kebijakan menyelamatkan Bank Century.
 
Setelah dokumen itu dipelajari dengan seksama, mudah dibuat kesimpulan bahwa argumentasi tentang bank gagal berdampak sistemik itu tak lebih dari sebuah rekayasa untuk membenarkan penggunaan dana Rp 6,7 triliun di LPS. Dengan demikian, ketidakpercayaan sebagian khalayak atas argumen tersebut mendapatkan pembenarannya.
 
Kalau perekonomian negara aman-aman saja, dana sebesar itu digunakan untuk apa?  Dokumen yang sama memberikan petunjuk bahwa dana LPS itu digunakan untuk menyelamatkan dana milik Budi Sampoerna sebesar Rp 2 triliun, dana milik Yayasan Bank Indonesia, dan ratusan miliar dana milik sejumlah BUMN, seperti Telkom dan Jamsostek. Mengapa harus menggunakan dana dari LPS? Karena para pemilik Bank Century sudah menggelapkan dana nasabah, dan tak mampu melaksanakan kewajibannya pada saat dana-dana deposito itu jatuh tempo.
 
Sarat Kejanggalan
  
Kalau seorang pengusaha besar dengan dana Rp 2 triliun mencoba peruntungan atau berspekulasi di Bank Century, jelas bukan sesuatu yang harus dipertanyakan. Akan tetapi, jika sampai Yayasan BI dan sejumlah BUMN juga melakukan hal yang sama di Bank Century, tentu saja patut dipertanyakan. Baik yayasan BI maupun semua BUMN diwajibkan untuk prudent dalam mengelola dana, sehingga wajib memrioritaskan penempatan dana mereka di bank milik pemerintah.
 
Maka, kalau yayasan BI dan beberapa BUMN berani menaruh dana ratusan miliar di Bank Century saat itu, ini adalah langkah spekulatif. Kalau berani berspekulasi di bank yang sarat masalah itu, tentu karena ada hubungan yang spesial di antara masing-masing pihak. Kiranya, hal ini juga perlu didalami penegak hukum.
 
Semakin sulit untuk menggugurkan penilaian bahwa bailout Bank Century yang menggelembung sampai Rp 6,7 triliun itu sebagai moral hazard.  Penilaian ini setidaknya sudah diperkuat oleh pengakuan mantan Menteri Keuangan/Ketua KSSK Sri Mulyani. Itu sebabnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya mengkonfrontir Sri Mulyani dan mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono dalam kapasitas mereka sebagai mantan ketua dan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
 
Di forum Rapat Pansus DPR untuk Hak Angket Bank Century, awal Januari 2010, Sri Mulyani sudah menegaskan bahwa dia bertanggung jawab penuh atas keputusan penyelamatan Bank Century berdasarkan data awal nilai bailout dari BI sebesar Rp 632 miliar. Angka Rp 632 miliar ditetapkan BI sebagai acuan menangani Bank Century. Pertanyaannya, siapa harus bertanggungjawab atas sisa dana talangan yang jumlahnya lebih dari Rp 6 triliun itu? 
 
Model pertanggungjawaban seperti ini tentu saja aneh. Keanehan ini saja sudah menjadi petunjuk yang sangat jelas bahwa bailout Bank Century sarat masalah. Sebab, keputusan dan pertanggungjawaban KSSK mestinya bulat alias satu suara. Bukankah KSSK hanya beranggotakan Menteri Keuangan sebagai ketua merangkap anggota, dan Gubernur BI sebagai anggota?
 
Apalagi, Ketidakberesan dalam menghitung nilai baiout menjadi semakin gamblang ketika publik menyimak penuturan Jusuf Kalla seputar curahan isi hati Sri Mulyani kepadanya. Kepada Kalla, Sri Mulyani mengaku merasa tertipu dengan data yang diberikan BI dalam keputusan bailout Bank Century. Hal ini dituturkan Kalla di forum rapat Pansus Bank Bank Century, 14 Februari 2010.

Kalla merinci, Sri Mulyani menemuinya di kediaman resmi wakil presiden pada 30 September 2009. Dalam pertemuan empat mata itulah Ketua KSSK itu mengaku tertipu dengan pembengkakan nilai penyelamtan Bank Century. Awalnya Bank Indonesia merekomendasikan dana talangan Bank Century hanya Rp 632 miliar. Ternyata, nilai bailout membengkak menjadi Rp 6,7 triliun. Dengan demikian, sudah cukup alasan bagi KPK untuk mengkonfrontir Sri Mulyani dan Boediono.
 
Menarik jika menyimak pernyataan Ketua KPK Abraham Samad tentang hasil pemeriksaan Sri Mulyani. Dia menggambarkan bahwa hasil pemeriksaan itu semakin mendekatkan KPK dengan pihak-pihak yang merekayasa penyalahgunaan dana LPS sebesar Rp 6,7 triliun itu.

Bambang Soesatyo adalah Anggota Tim Pengawas Penyelesaian Kasus Bank Century DPR RI
Baca Juga Artikel Menarik Lainnya :

Mungkinkah Swasembada Kedelai?

Siapa yang tak kenal tahu dan tempe? Hampir semua orang Indonesia mengenalnya. Bahkan sumber protein nabati ini indentik atau bahkan disematkan sebagai makanan tradisional atau local Indonesia, sekalipun patennya dipegang Negara lain.

Sebagai pangan yang dianggap local, asli Indonesia ternyata tempe sejatinya bukanlah makanan local jika dilihat dari sumber bahan bakunya. Namun tempe adalah pangan internasional. Betapa tidak lebih dari lebih dari 60% bahan bakunya didatangkan dari negera lain semisal Amerika, kanada, china, ukraina dan Malaysia.

Tingginya permintaan produk turunan kedelai ternyata tidak bisa dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Setiap tahun tidak kurang dari 2,4 juta ton kedelai di konsumsi masyarakat. Akibatnya, serbuan kedelai impor semakin deras membanjiri Indonesia. Data BPS menunjukkan bahwa sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2011, laju impor terus meningkat. Jika pada tahun 1990 impor kedelai hanya 541 ribu ton maka pada tahun 2011 mencapai 1,5 juta ton dengan nilai mencapai 5,9 triliun. Sementara produksi dalam negeri terus mengalami penurunan. Jika pada tahun 1990 produksi mencapai 1.4 juta ton maka pada tahun 2011 meluncur bebas menjadi 851 ribu ton.

Besarnya ketergantungan akan bahan baku impor membawa implikasi yang serius. Perubahan produksi di level dunia sedikit saja akan sangat berpengaruh pada stok dan tentu saja harga. Fenomena kegagalan panen di negera-negara eksportir pada tahun 2007-2008 atau kekeringan di Amerika serikat pada bulan ini telah berpengaruh pada peningkatan harga kedelai di dunia.

Peningkatan harga ini tentu saja menjadi pukulan telak, terutama bagi pengusaha tahu, tempe dan kecap. Harga yang melambung membuat ongkos produksi meningkat. Peningkatan produksi tidak diimbangi dengan peningkatan daya beli masyarakat. Akibatnya, para pengusaha ini merugi luar biasa. Dan seperti sebelum-sebelumnya, mogok produksi menjadi pilihan walaupun konsumen turut menjadi korban, dirugikan.

Benarkah kita akan swasembada?

Merujuk pada rencana pemerintah yang akan melakukan swasembada tanaman pangan strategis, salah satunya kedelai pada tahun 2014 menjadi pertanyaan besar apakah benar dapat dicapai?

Sedari awal target swasembada pada tahun 2014 telah diikrarkan sebagai bentuk keberhasilan pemerintah. Khusus untuk kedelai, hingga tahun 2014 diproyeksikan produksi kedelai dalam negeri mencapai 2,7 juta ton dengan laju peningkatan produksi mencapai 1.5 ton/ha dari sebelumnya yang hanya 1.3 ton/ha. Dari hitungan ini maka pada tahun 2014 terdapat surplus 137 ribu ton. Dengan jumlah ini maka impor diasumsikan tidak lagi diperlukan.

Dengan produksi tahun lalu yang hanya 851 ribu ton, Terdapat defisit produksi hingga 1,9 juta ton untuk mencapai 2.7 juta ton. Dengan waktu yang kurang dari tiga tahun defisit itu menjadi tantangan yang cukup berat. Dengan hitungan sederhana maka setiap tahun, produksi harus meningkat rata-rata 1.4 juta ton.

Target ini dirasa tidaklah realistis. Beberapa alasan dapat dikemukankan untuk hal ini antara lain: pertama, swasembada dicapai dengan mengasumsikan bahwa lahan yang dipakai untuk memproduksi setidaknya mencapai 1.7 juta ha. Untuk mencapai ini maka optimalisasi lahan kering dan rawa ditingkatkan selain lahan sawah. Persoalannya optimalisasi lahan kering dan rawa masih mengalami tantang luar biasa, selain terjadinya rebutan lahan dengan sector perkebunan juga daya dukung infrastruktur dna pembiayaan masih rendah.

Selama ini produksi kedelai ditumpukan pada lahan sawah yang biasanya digunakan pada saat jeda musim tanam padi. Lahan sawah sendiri saat ini terus mengalami penyusutan akibat alih fungsi lahan yang massive. BPS merilis setiap tahun rata-rata konversi sawah mencapai 110 ribu ha. Pada hal laju pencetakan sawah baru tidak lebih dari setengahnya setiap tahunnya. Hilangnya sawah berarti hilang pula lahan untuk tanaman kedelai.

Kedua, terget swasembada tiga tanaman pangan utama. Soal swasembada, pemerintah menargetkan pada tahun 2014, kebutuhan padi, jagung, dan kedelai dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Keinginan swasembada ini menjadi persoalan mengingat lahan yang digunakan adalah sama. Hingga saat ini, di lahan produktif yang ada selain padi bersaing pula kedelai dan jagung untuk ditanam. Menjadi tidak realistis ketika jagung dan kedelai diharapkan swasembad sementara lahan yang digunakan sama. Peningkatan produksi jagung, secara otomatis menurunkan produksi kedelai. Hal ini dapat dilihat dari data BPS, berdasar angka ramalan I tahun 2012, produksi jagung meningkat dari 17 juta ton padat tahun 2011 menjadi 18 juta ton tahun 2012. Sementara produksi kedelai mengalami penurunan, dari tahun 907 ribu ton tahun 2010 menjadi 851 ribu ton tahun 2011 dan diprediksikan 310 ribu ton.

Ketiga, tata niaga pasar. Selain lahan, persoalan lain yang dihadapi adalah adanya kecenderungan penurunan jumlah petani yang membudidayakan kedelai. Saat ini di jawa timur, yang merupakan salah satu lumbung kedelai Indonesia, sudah banyak petani yang beralih ke kacang hijau. Menurut petani hal ini dilakukan karena pasca panen dan tata niaga kacang hijau jauh lebih mudah dan menguntungkan. Harga kedelai dalam negeri terus mengalami tekanan oleh kedelai impor. Selama tahun 2011, bea masuk impor kedelai 0%. Situasi ini tentu saja memukul produk domestik yang berujung pada penurunan gairah para petani untuk menanam kedelai.  Menjadi naïf ketika swasembada didorong sementara keran impor dibuka lebar. Dukungan dalam bentuk insentif harga dan input sedikit sekali dilakukan.

Kedaulatan pangan

Fenomena kedelai memberikan bukti lain kepada kita bahwa negeri ini sudah sedemikian dalam masuk dalam jerat perdagangan pangan yang dilakukan perusahan transnasional dan negera maju. Pada level ini, Negara sudah dikalahkan pasar. Kedaulatan atas pangan tidak lagi dimiliki.

Pemerintah berdiri pada pilihan sulit ketika berhadapan dengan situasi ini. Satu sisi diharuskan menjaga ketersediaan pangan dengan membuka pasar kedelai impor pada sisi lain dipaksa memenuhi janjinya untuk swasembada. Padahal keduanya tidak akan pernah tercapai secara bersamaan.

Semestinya fakta ini memberikan kesadaran baru bagi kita bahwa menggantungkan suplai pangan dari negeri orang amat riskan. Tidak hanya terkait produksi dan harga juga soal mutu pangannya. Bukankah kita semua faham bawah kedelai produksi luar negeri terutama amerika serikat didominasi kedelai transgenic. Padahal soal transgenic hingga saat ini masih menjadi perdebatan serius terkait aspek etik dan keamanannya.

Sudah saatnya pemerintah terus berupaya terlepas dari ketergantungan, mengukuhkan kedaulatan atas pangan. Perbaikan tata niaga, insentif harga berupa peningkatan harga jual, untuk merangsang gairah petani kedelai dan regulasi proteksi produksi dalam negeri perlu secara nyata dilakukan. Pada sisi lain kepastian lahan produksi menjadi syarat wajib dilakukan. Mengacu pada faktor-faktor penentu keberhasilan produksi, lahan menempati proporsi terbesar. Sekurangnya 40% keberhasilan target produksi ditentukan oleh factor lahan. Karenanya pemerintah perlu secara tegas menentukan dan memperluas lahan produksi tidak hanya berpusat pada lahan sawah. [ ]

-----------------------------------------------------------------

Said “ayip” Abdullah
Officer Advokasi dan Jaringan
Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)
Telp.: 081382151413
Fax : 0251 8423752
Email: ayip@kedaulatanpangan.net ,   koecluck@gmail.com

Baca Juga Artikel Menarik Lainnya :

SBY Gagal Transfer Etika Politik?

Oleh Bambang Hariawan

Angelina Sondakh tersangka, Partai Demokrat (PD) kembali riuh. Jajaran pengurus teras harian seperti terkesima bahkan cenderung tidak bersuara. Apakah itu yang namanya Ketua Umum, Anas Urbaningrum ataupun yang terhormat Sekjen PD, Edhie Bhaskoro Yudhoyono atau yang akrab dipanggil Ibas. Khusus untuk diamnya Anas cukup beralasan karena ia memang bagian dari prahara dugaan kasus korupsi Wisma Atlet dan Hambalang bahkan kemungkinan ada dugaan-dugaan lainnya. Sedangkan, diamnya Ibas kalau tidak melaksanakan falsafah diam itu emas, ya karena belum siap untuk memanajemen gonjang-ganjing prahara di dunia politik.

Seperti sudah menjadi habit perilaku elit politik Partai Demokrat, setiap ada kasus besar yang menimpa partainya atau sosok personal elitnya selalu diikuti saling sikut, saling tekan dan saling menyudutkan. Ini terjadi karena imbas dendam akibat kubu-kubuan saat konggres pemilihan Ketua Umum yang belum berhasil dipadamkan untuk kemudian menjadi satu barisan. Moralitas sportif dan ksatria disini belum terlihat.

Naiknya status Angie dari saksi menjadi tersangka membuat pertentangan antar-elit PD kembali meruncing, baik antar sesama pengurus harian atau antara kader pengurus harian dengan kader dewan Pembina. Yang sangat menggelegar adalah teriakan Ruhut Sitompul agar Anas segera mundur dari jabatan Ketua Umum PD supaya partai selamat, sementara Achmad Mubarok selaku anggota Dewan Pembina membentengi Anas sekuat tenaga dari serangan Ruhut.

Dua hal yaitu kasus korupsi dan soliditas partai yang amburadul sangat mencolok di rumah tangga PD. Berulangkali tokoh-tokoh partainya menggunakan kata-kata bersayap bahkan manipulatif seolah menafikan ketidaksolidan jajarannya atau kader partainya bersih dari korupsi. Nyatanya: mbell .

Kondisi tersebut tentu saja menyulitkan elit puncak PD yaitu Ketua Dewan Pembina yang tidak lain adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga Presidennya seluruh rakyat Indonesia. SBY berulangkali tampil untuk meredakan suasana gonjang-ganjing di PD dan juga berusaha keras mengajak partainya untuk berkiprah demi kepentingan rakyat. Ajakan SBY selama ini sebatas harapan sebagai Ketua Pembina yang ternyata tidak efektif. Pada saat Mukernas beberapa waktu lalu SBY juga bertekad akan bersih-bersih kader yang bermasalah, tetapi kenyataan no action.

Kondisi karut-marut ini, saya yakin akan terus muncul karena di PD sudah tidak ada lagi panutan. Bahkan kader-kader partainya banyak yang melupakan janji-janji saat kampanye khususnya ‘Katakan Tidak pada Korupsi’. Kader partai di daerah sudah banyak yang terjerat kasus kosupsi. Kata-kata banyak ini memang bisa didebat karena yang masuk penjara bisa dihitung dengan jari dibanding jutaan kader yang tidak korupsi. Namun bila dilihat dari posisi-posisi strategis yang diduduki kader yang korupsi maka kata-kata banyak bisa sangat dimaklumi karena roh partai itu sejatinya ada di elit-elit kunci kadernya. Apalagi yang terkena dugaan korupsi akhir-akhir ini kader di jajaran top eksekutif puncak partai. Belum lagi ada elit di jajaran ketua yang diduga terlibat pemalsuan surat MK.

Pada saat jumpa pers hari Minggu lalu, SBY menekankan bahwa kader yang jadi tersangka akan diberhentikan dari kepengurusan DPP. Pernyataan tersebut sebenarnya pernyataan meninabobokan rakyat. Kalau sudah jadi tersangka masih dipertahankan tentu saja namanya amat sangat keterlaluan. Yang mesti dicermati adalah pernyataan SBY bahwa “kenapa dulu bisa?” dalam arti tidak korupsi. Disinilah persoalan dasarnya. Pada saat PD belum jadi partai pemenang pemilu, kenapa kader-kader intinya tidak begitu terbelit kasus korupsi? Kenapa elit-elit kadernya solid tidak baku cakar? Jawabannya singkat, karena SBY selaku Pendiri dan Ketua Pembina bahkan ikon partai gagal mentransfer nilai-nilai etika berpolitik sebagai kader PD. Benarkah? Apabila SBY berhasil mentrasnfer nilai moral dan etika politik sampai terjadi kristalisasi nilai di hati para kader PD, tentu Angelina Sondakh begitu ditetapkan sebagai tersangka, akan segera mengundurkan diri dari anggota DPR dan akan malu menerima gajinya. Termasuk juga kader-kader yang diduga kuat terlibat korupsi dan dugaan pidana lainnya, akan tidak segan-segan segera mundur tanpa dipaksa-paksa.

Sudah tiga tahun kepemimpinan SBY sebagai Presiden berjalan, tetapi sebagian waktunya tidak full digunakan untuk mengurusi rakyatnya, melainkan banyak tersita untuk meluruskan partainya agar berjalanya di relnya. Bahkan habis waktu juga untuk mengurus Setgab. Ampun dech!
Baca Juga Artikel Menarik Lainnya :