Jelang Pilpres, Waspadai Dana CSR BUMN

DARMONEWS.COM, Jakarta - Pengelolaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang nantinya tidak lagi dilakukan masing-masing BUMN tetapi diserahkan kepada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) rawan menjadi dana politik tak terkendali.

Menteri BUMN Dahlan Iskan sudah meminta agar pengelolaan dana PKBL tak lagi di tangan BUMN. "Pengalihan pengelolaan PKBL ini sedang dimatangkan, dan diharapkan secara bertahap dapat direalisasikan mulai 2013 ini," kata Menteri BUMN, Dahlan Iskan, awal Mei lalu.

Sumber dana PKBL selama ini berasal dari penyisihan dua persen laba bersih dari masing-masing BUMN setiap tahun. Dalam pertanggungjawabannya, BUMN melakukan pembukuan terpisah atas implementasi PKBL ini yang disampaikan secara berkala, triwulanan dan tahunan setelah diaudit auditor independen. Sehingga membingungkan BUMN jika dana itu diserahkan kepada PNM terutama soal pertanggungjawabannya sebagai sebuah perseroan terbatas (PT) yang diatur dengan UU PT.

Dana PKBL ini terbilang besar. Total dana PKBL tahun lalu yang berasal dari laba bersih BUMN yang disisihkan mencapai Rp6,16 triliun. Jumlah sebesar itu terdiri atas dana Program Kemitraan Rp3,59 triliun, dan Bina Lingkungan sebesar Rp2,57 triliun.

Dana triliunan rupiah itu sangat besar dan rentan diselewengkan untuk kepentingan politis apalagi mendekati tahun politik di 2014. Tak hanya dari sisi dana yang besar, PKBL juga akan mudah ditunggangi untuk kepentingan politik kelompok atau seseorang.

Padahal dana PKBL BUMN ini jika disalurkan dengan benar akan membuat ribuan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bergerak lebih cepat dan tentu saja memiliki multiplier efek yang luar biasa bagi perekonomian di masyarakat.

Lihat saja dana PKBL BUMN yang bergulir hingga tahun lalu mencapai hampir Rp26 triliun yang menyentuh mitra binaan hingga 790 ribu. Bisa dibayangkan jutaan tenaga kerja terlibat. Jika saja satu mitra binaan memiliki lima orang pekerja berarti hampir 4 juta pekerja dan masing-masing keluarga terdiri dari tiga orang, berarti bisa mencapai 12 juta orang kecipratan manfaat dari program ini.

Jumlah ini jelas tidak bisa dianggap enteng dalam kaitannya dengan politik yakni sebagai pemilih potensial. Apalagi itu hanya hitungan kasar dan jumlahnya bisa jauh lebih besar. Jadi bayangkan seorang calon presiden akan leluasa menggunakan dana triliunan rupiah lewat program PKBL ini untuk memetik manfaat demi kepentingan-kepentingan politiknya.

Publik patut curiga dan ikut mengkritisi rencana ini mengingat jika jadi dilaksanakan jelas merupakan langkah mundur program menjadikan BUMN yang mandiri tanpa campur tangan politik. BUMN bisa kembali ke fungsinya sebagai sapi perah untuk menghasilkan dana-dana politik.

Agar tidak disalahgunakan menjadi dana politik untuk kepentingan 2014, harus dipertanyakan bagaimana transparansi dan pertanggungjawaban dana PKBL triliunan rupiah itu. Bagaimana pula proses seleksi mitra dan program bina lingkungan yang jujur, adil, dan terbuka? Siapa pihak yang harus dan bisa mengawasi proses penyalurannya agar tidak disalahgunakan? Mengapa pula penyalurannya harus disatukan?

Inilah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab agar dana PKBL tak disulap menjadi jalan mulus sang calon presiden menuju singasananya.(kan/viv)

Baca Juga Artikel Menarik Lainnya :