DARMONEWS.COM, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus menyeret keterlibatan pihak
Istana dalam kasus Luhtfi Hasan Ishaaq. Ini merupakan peringatan bahwa PKS
terus melawan Istana. Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah menyebut adanya keterlibatan
Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam dan Mensesneg Sudi Silalahi di balik
kasus Luthfi. Tujuannya adalah menghancurkan PKS.
Langkah PKS melalui Fahri ini dinilai
sebagai perlawanan yang berkelanjutan terhadap Istana. Pengamat politik UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta Saleh Daulay mengatakan, perlawanan PKS terhadap
Istana sebenarnya sudah terlihat sejak penaikan harga BBM beberapa waktu lalu.
Namun, dengan menyeret kedua nama Istana ke masalah hukum Luthfi, Saleh
menganggap ini perlawanan berkelanjutan PKS.
"Perlawanan melalui penolakan kenaikan
harga BBM belum secara langsung berkaitan dengan kasus LHI. Ketika membawa nama
Dipo Alam, perlawanannya semakin jelas dan terarah," kata Saleh, Jumat (5/7/2013).
Seperti diberitakan sebelumnya, Fahri
menyebut peran besar Dipo dan Sudi sehingga mantan presiden PKS LHI menjadi
tersangka di KPK. Pernyataan tersebut disampaikan terkait dengan posisi Yudi
Setiawan yang menjadi saksi dalam kasus Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah.
“Yudi Setiawan agen yang bertugas mengatur
pertemuan serta ada transaksi riil antara LHI dan YS,” kata Fahri kepada
wartawan di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (1/7/2013).
Ia melanjutkan saat bertemu dengan Luthfi
Hasan Ishaaq, Yudi Setiawan selalu menyampaikan titip salam dari Sudi Silalahi.
“Nama yang sering dibawa-bawa Yudi Setiawan nama Sudi Silalahi dan Dipo Alam.
Dia sudah punya hubungan yang kuat dengan satu kelompok yang sedang bermasalah
juga,” urai Fahri.
“Bagaimana kronologinya, sejak peristiwa
pelaporan ke KPK. Ini otaknya Dipo Alam. Terus terang, otaknya juga mata-mata
kabinet itu UKP4,” ungkap Fahri.
Saleh menilai langkah PKS ini sebagai
perlawanan yang konsisten dilakukan. Apalagi, hubungan antara PKS dan setgab
terutama SBY tidak menunjukkan titik membaik.
"Iya tentu saja (PKS terus melawan).
Tetapi desakan mereka itu belum tentu bisa ditindak lanjuti KPK. Kecuali kalau
mereka mempunyai bukti hukum," tandas ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah
tersebut. (kan/ini)
Baca Juga Artikel Menarik Lainnya :



Tidak ada komentar:
Posting Komentar