Pemkot didesak DPRD Surabaya agar segera membangun sistem keamanan terpadu. Sistem keamanan terpadu yang dimaksud bisa diakses semua stake holder di kota ini. Mulai dari kepolisian, Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), Koramil dan sejumlah instansi lain yang berkaitan dengan hal tersebut.Harapan DPRD Surabaya sistem keamanan terpadu ini bisa mengurangi tingkat kejahatan, pelanggaran dan kecelakaan lalin. “Selama ini, banyak pelaku kejahatan, pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas tidak terpantau secara cepat dan tepat, padahal di kota-kota besar seperti Singapura dan Kuala Lumpur sudah memiliki program itu,” kata Wakil ketua DPRD Surabaya Simon Lekatompessy, Senin (21/5).
Menurutnya, sudah saatnya Surabaya memiliki sistem keamanan terpadu tersebut. Paling tidak diawali dengan pemantauan pelanggaran lalin, kemudian terhadap adanya kejahatan di jalanan seperti rampok, pencopetan, penjambretan dan sejenisnya.
Bila saat ini Pemkot sudah memasang CCTV di setiap lampu traffight light dan kawasan Dolly, maka perlu dikembangkan lagi di seluruh kawasan di Surabaya. Bila perlu mulai dari RT/RW, kantor bank, kantor pemerintahan mulai dari kelurahan, kecamatan hingga balai kota dikondisikan jadi satu. Kemudian, jaringan ini dikoneksikan dengan pihak kepolisian mulai dari Polsek, Polrestabes hingga Polda jatim. “Itu, keinginan kami,” ungkapnya.
Simon Lekatompessy menilai pemasangan ‘alat pemantau’ yang menggunakan APBD kota itu hanya dipasang di Dolly tergolong masih kurang tepat. Sebab, CCTV yang dipasang di sana hanya akan digunakan untuk mengawasi orang-orang yang akan masuk ke kawasan tersebut saja. Sedangkan, di tempat lain tidak dilakukan.
Menurutnya, jaringan CCTV juga dibutuhkan keberadaannya di taman-taman kota, pasar, dan lainnya. Dengan sistem demikian setiap kejahatan di semua penjuru kota bisa terdeteksi dengan baik.
Kepala Dinas Kominfo Pemkot Chalid Buhari saat di dewan beberapa waktu lalu mengatakan, di Surabaya sudah ada sekitar 151 titik CCTV. Dari jumlah itu 86 di antaranya sudah terkoneksi dengan pihak kepolisian. Bila, pemkot diminta menambah lagi oleh dewan dan mengkoneksikan dengan pihak lain pihaknya siap saja.
Yang terpenting dalam program ini adalah bagaimana memanajemen sistem pengoperasiannya. “Jadi manajemen pengoperasiannya juga perlu dibuat,” jelasnya. pur
Baca Juga Artikel Menarik Lainnya :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar