KPK Tetapkan SMAN 5 sebagai Zona Integritas Sekolah
Sementara itu, direktur program Jawa Timur Menulis Much. Khoiri menuturkan bahwa tim dari Unesa punya metode khusus untuk pengajaran menulis. Metode yang dinamai super writing itu difokuskan pada penggalian ide dan motivasi dalam menulis. Jadi, dengan relatif singkat para guru itu bisa menuliskan uneg-unegnya.
Hal itu dilakukan pada pelatihan Jawa Timur Menulis yang melibatkan 276 peserta dari guru, siswa, dan mahasiswa. Pada tiap kelas diambil sekitar 40 karya terbaik untuk diterbitkan dalam sebuah buku. Kemudian, tulisan yang tidak terpilih dimunculkan di situs www.indonesia-menulis.com.
Khoiri yang juga dosen di Jurusan Sastra Inggris Unesa itu menjelaskan metode tersebut merupakan racikan dari para fasilitator yang sehari-hari bergelut dalam dunia tulis menulis. Ada wartawan, sastrawan, editor, dan dosen di lingkungan Unesa. ”Kami semua peduli pada peningkatan budaya tulis di Jatim,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, program Jawa Timur Menulis itu telah mendapat respons yang baik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Bila tak ada perubahan, gerakan tersebut akan dibuat secara nasional dengan nama Indonesia Menulis. ”Embrionya tetap dari Jatim. Kemungkinan di-launching untuk nasional pada 9 Juni nanti,” ungkap pria yang pernah belajar creative writing di University of Iowa Amerika Serikat tersebut. (jun/c14/oni)
Pendidikan yang tinggi belum menjamin baiknya moral seseorang. Buktinya, sebagian besar koruptor yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah orang-orang berpendidikan tinggi. Karena itu, tak salah jika sistem pendidikan saat ini dipertanyakan.
Terkait hal tersebut, kemarin (1/5) KPK menetapkan SMAN 5 sebagai zona integritas sekolah. Salah satu tujuan utamanya adalah menerapkan pendidikan antikorupsi sejak dini.
Pendeklarasian SMAN 5 sebagai zona integritas sekolah itu dihadiri Ahmad Rizali (direktur pendidikan Pertamina Foundation), Mohamad Rofie Heriyanto (dari Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK), Muchlas Samani (rektor Unesa), Mohamad Ihsan (Sekjen Ikatan Guru Indonesia/IGI), dan Bambang Udiukoro (kepala bagian kesra Pemkot Surabaya).
Rofie mengatakan, zona integritas sekolah merupakan bagian dari program KPK zona integritas nasional. KPK, kata dia, kerap bekerja sama dengan IGI maupun instansi seperti Pertamina Foundation untuk menerapkan pendidikan antikorupsi di sekolah. ”Zona integritas ini akan mencakup banyak program pencegahan dan pemberantasan korupsi,” terangnya.
Rofie menjelaskan, Indonesia masuk kategori kotor untuk masalah korupsi dengan IPK 3,0. Range IPK sendiri antara 0 dan 10. Negara-negara Skandinavia menjadi negara dengan kategori bersih dari korupsi dengan IPK 9,7. Demikian pula Singapura dengan IPK 9,3.
Karena itu, menurut dia, yang paling efektif dalam pemberantasan korupsi adalah pencegahan. Sekolah menjadi awal yang tepat untuk pencegahan korupsi dengan menanamkan nilai karakter. Apalagi, lebih dari 90 persen koruptor adalah lulusan lembaga pendidikan tinggi. ”Saya tidak mengatakan perguruan tinggi penyebabnya. Tapi, artinya ada yang salah di sini,” ungkapnya.
Untuk itu, lembaga pendidikan harus memiliki mekanisme kontrol terhadap lulusannya. ”Bila perlu, koruptor yang tertangkap diumumkan lulusan mana,” cetusnya. Hal tersebut dilakukan agar ada efek malu dari perguruan tinggi asal sehingga lembaga pendidikan mawas diri terhadap alumninya.
Rofie menuturkan, ada tiga hal penting dalam pembentukan zona integritas. Pertama, menanamkan nilai-nilai antikorupsi sebagai fondasi. Yaitu kejujuran, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, dan adil. Kedua, menanamkan pilar pendidikan antikorupsi. Yakni lewat kurikulum pembelajaran, tata kelola sekolah, dan peran serta masyarakat. Ketiga, mengukuhkan atap pendidikan antikorupsi dengan keteladanan dan pembiasaan untuk berlaku jujur.
Mohamad Ihsan mengatakan, KPK dan IGI bekerja sama menerapkan pendidikan antikorupsi. Dia berharap pada akhirnya sekolah lain mengikuti SMAN 5 sebagai zona integritas sekolah. ”Kami berharap sekolah lain nanti membuka diri,” ujarnya.
IGI akan memberikan pelatihan terhadap guru soal cara menyusun laporan keuangan yang akuntabel. Termasuk pelaporan dana BOS yang kerap surat pertanggungjawabannya dikeluhkan sekolah.
Muchlas Samani menambahkan, sejatinya ada dua faktor penyebab terjadinya korupsi. Yaitu niat untuk melakukan korupsi dan rasa tidak mampu menahan ketertarikan. Karena itu, tutur Muchlas, yang penting dalam pemberantasan korupsi justru pencegahan. Dilanjutkan pemberantasan dengan melibatkan peran masyarakat.
Sementara itu, Kepala SMAN 5 Sri Widiati mengatakan, Pertamina Foundation akan membantu SMAN 5 dalam hal pembiayaan untuk mewujudkan tata kelola sekolah yang baik. ”Kami menggandeng perusahaan untuk pencegahan korupsi. Programnya akan kami lakukan tahun ini,” ujarnya. (kit/c9/oni)
Baca Juga Artikel Menarik Lainnya :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar